Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke STPN Yogyakarta, Rabu (23/3/2022). Foto : Devi/mr

Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko mendukung dilakukannya peningkatan dan pengembangan terhadap keberadaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) agar para lulusannya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan integritas yang dimilikinya seperti halnya sekolah kedinasan lain yang ada di Indonesia.

"Secara tampilan fisik sekolah ini cukup bagus. Namun saya  mempertanyakan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ini penyaluran lulusannya nanti akan kemana. Sekarang ini STPN meski berada di bawah Kementerian ATR/BPN, tetapi setelah lulus siswanya lepas begitu saja tidak terikat kedinasan, seperti halnya perguruan tinggi umum. Padahal ini kesannya sekolah kedinasan dan ilmunya spesifik," ungkap Heru di sela-sela kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke STPN Yogyakarta, Rabu (23/3/2022).

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, kebutuhan akan penguasaan teknis maupun akademik ilmu pertanahan sangatlah luas dan sangat dibutuhkan bagi daerah bahkan hingga tingkat desa. "Sehingga saya ikut men-support adanya peningkatan keberadaan sekolah ini. Kalau bisa seperti IPDN, atau paling tidak seperti Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan dalam hal produk lulusannya atau alumninya. Sementara di satu sisi bidang keilmuannya banyak dibutuhkan, tetapi di sisi lain salurannya tidak tersistem dan terbentuk sedemikian rupa," ujarnya.

Heru menyatakan, sesungguhnya STPN menjadi salah satu sekolah yang dibutuhkan keberadaannya mengingat banyaknya persoalan yang terkait dengan masalah pertanahan di Indonesia. "Untuk itu Komisi II DPR perlu mendukung hal yang seperti ini, karena masalah  pertanahan itu banyak sekali. Saya juga menekankan soal pentingnya integritas. Melalui pendidikan dibekali ilmu pertanahan dan teknis tentang pertanahan, tetapi perlu ditanamkan pula mengenai integritas pribadi yang menyangkut karakter," tandasnya.

Dikatakan legislator dapil Jawa Tengah VII itu, dalam rapat-rapat Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN sering disampaikan bahwa salah satu permasalahan yang ada di antaranya yaitu mengenai masalah karakter sumber daya manusia (SDM), yakni soal integritas. “Oleh karenanya hal ini perlu untuk menjadi bahan laporan Komisi II dan kami perlu men-support ini supaya keberadaan sekolah ini bisa ditingkatkan sehingga bisa dimanfaatkan, termasuk soal penyaluran alumninya," tutup Heru. (dep/sf)